Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakil Presiden (wapre) Ma’ruf Amin, pimpinan lembaga, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para kepala daerah. Pada kesempatan itu, Presiden menjabarkan agenda utama pemerintah selama lima tahun mendatang. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga transformasi ekonomi.
Presiden menegaskan, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan. Sebab, pemerintah ingin memperkuat fondasi dalam rangka berkompetisi dengan negara lain. “Sesakit apa pun, harus berani kita tahan agar yang namanya pembangunan infrastruktur betul-betul rampung dan selesai. Kelanjutan pembangunan infrastruktur tetap kita laksanakan,” tegas Presiden.
Presiden menjelaskan, infrastruktur yang dibangun nantinya tersambung dengan kawasan produksi pertanian, perikanan, dan wisata di setiap daerah. Pemerintah daerah (pemda), menurut Presiden, bertugas menyambungkan itu. Jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu, Presiden meminta pemda berkonsultasi dengan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Presiden juga mengatakan, pihak swasta perlu dilibatkan. Dengan begitu dapat mengurangi beban pemerintah. Berikutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk apabila swasta tidak ingin mengerjakan. “Kalau BUMN juga sudah tidak mau, angkat tangan, baru pemerintah masuk, supaya tidak menekan fiskal kita, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) kita,” kata Presiden.
Presiden menambahkan, seluruh proses tersebut wajib diketahui. Presiden berharap pemda tidak mempersulit perizinan kepada swasta, apalagi jika menyangkut pembangunan industri yang berorientasi ekspor. “Sudah berulang kali saya sampaikan, tutup mata saja, menit itu juga tanda tangan,” imbuh Presiden.
Masalah Stunting
Berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), Presiden meminta seluruh pihak memerhatikan persoalan angka kematian ibu dan bayi. Selain iut juga mengenai stunting. Presiden berharap pemda ikut menangani stunting. Presiden mengungkapkan, lima tahun lalu angka stunting mencapai 37 persen. Kemudian turun 28 persen. Angka ini masih dipandang tinggi.
“Target kita, lima tahun ke depan harus 14 persen. Di perencanaan 19 persen, tapi saya minta 14 persen. Bagaimana caranya? Dulu kita ingat waktu kecil, ke sekolah ada kacang ijo (hijau), tiap Sabtu minum susu, itu murah tapi harus kita lakukan. Kalau anak-anak kita gizinya baik, sehat semuanya, baru kita menginjak urusan pendidikan,” ungkap Presiden.
Presiden mendapat informasi dari Bank Dunia bahwa 54 persen tenaga kerja Indonesia terkena stunting dulunya. Presiden tidak mau kejadian serupa terulang di masa depan. Presiden menegaskan, SDM Indonesia sepatutnya terbebas dari stunting. Sebab SDM ini yang menjadi fondasi bangsa. Kerja sama pusat dan daerah dalam rangka mengatasi stunting, lanjut Presiden, harus diperkuat.
Presiden menjanjikan pengurangan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pelatihan dalam hal perbaikan SDM. “(perusahaan) yang lakukan training (pelatihan) ke pekerja dan hasilnya kelihatan akan diberikan pengurangan pajak,” kata Presiden.
Presiden mengungkapkan, penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk merespons perubahan-perubahan dunia yang begitu cepat. Diperlukan birokrasi yang ramping, tapi fleksibel. “Ada perubahan dunia apa, repsonsnya cepat. Tindakan kita cepat. Jangan sampai karena kapal besar, kita kita mau membelokkan saja kesulitan,” ungkap Presiden.
Presiden memastikan bahwa pendapatan pegawai yang terkena pemangkasan tidak akan dikurangi. Menurut Presiden, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Presiden menjelaskan, pemangkasan eselon III dan IV sedang dikaji dan dikalkulasi. Presiden juga menambahkan, tidak tertutup kemungkinan nantinya kecerdasan buatan menggantikan sejumlah kerja birokrasi.
Soal Omnibus Law
Pada bagian lain, Presiden menjelaskan, pemerintah dalam waktu dekat bakal mengajukan omnibus law kepada DPR. “Sebentar lagi, mungkin minggu ini kita akan ajukan kepada DPR yang namanya omnibus law berkaitan dengan perpajakan. Awal Januari kita akan ajukan tentang cipta lapangan kerja. Berikutnya UMKM (usaha mikro kecil menengah),” ucap Presiden.
Presiden menuturkan, terdapat 82 undang-undang (UU) yang saling berkaitan untuk nantinya dijadikan satu. Hal itu berdasarkan data dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang diterima oleh Presiden. “Bukan 74 undang-undang, tapi 82 undang-undang. Ini kalau kita ajukan satu-satu, 50 tahun belum tentu selesai,” imbuh Presiden.
Presiden berharap DPR dapat membantu menyelesaikan omnibus law tersebut. Presiden mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua DPR Puan Maharani. “Saya bisik-bisik (ke Puan), “Bu kalau bisa jangan lebih dari tiga bulan, karena perubahan dunia begitu cepat sekali”,” ungkap Presiden.
Menurut Presiden, pemda juga dapat melakukan omnibus law, khususnya menyangkut peraturan daerah (perda) yang menghambat. “Pangkas, sehingga Bapak Ibu semua bisa bekerja lebih cepat, lincah, fleksibel terhadap situasi perubahan-perubahan nasional maupun perubahan dunia,” kata Presiden.
Presiden menyatakan, regulasi yang ada di Indonesia saat ini mencapai sekitar 42.000. “Kita ini diatur, tindakan-tindakan kita, kita akan memutuskan, diatur oleh 42 ribu regulasi. Bayangkan. Mau apa kita? Diam saja? Enggak mau saya. Ditinggal benar kita oleh negara-negara lain,” tukas Presiden.
Mengenai transformasi ekonomi, Presiden mengatakan, Indonesia berpuluh-puluh tahun menghadapi permasalahan besar yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. “Gara-gara impor kita lebih besar dari ekspor. Dikit-dikit impor, terutama yang berkaitan dengan energi, bahan baku,” kata Presiden.
Presiden menambahkan, impor minyak sekarang kurang lebih 700-800 per hari. Akibatnya membebani keuangan negara dan menyebabkan defisit. “Ini yang senang impor, bukan saya cari lagi, sudah ketemu, sudah ngerti. Perlu saya ingatkan, “Hati-hati. Saya ikut kamu. Jangan halangi orang lain ingin bikin batu bara menjadi gas, gara-gara kamu senang impor gas. Kamu sudah lama menikmati ini”,” tambah Presiden.
Laporan Menteri Bappenas
Dalam laporannya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarga menjelaskan, musrenbangnas yang digelar merupakan tahapan akhir dari proses penyusunan RPJMN 2020-24.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengomunukasikan hasil RPJMN yang telah melalui serangkaian konsultasi publik di pusat dan regional, termasuk pramusrenbangnas. Suharso menambahkan, musrenbangnas dihadiri oleh para menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota. “Total peserta hampir 700 orang,” kata Suharso.
Suharso menuturkan, RPJMN 2020-2024 memuat rencana kerja nasional 5 tahun ke depan. RPJMN tersebut, lanjut Suharso, saat ini telah disusun dan telah memasuki tahapn finalisasi sebelum ditetapkan dalam peraturan presiden (perpres) pada Januari 2020.
Rancangan itu memuat berbagai hal. Mulai dari penjabaran visi dan misi Presiden serta Wapres, perekonomian secara menyeluruh, arah kebijakan fiskal. Suharso menyatakan, pelaksanaan pembangunan 5 tahun mendatang, difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia.
Suharso mengatakan, indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan 73,54. Tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen, pengangguran berada pada angka 3,6-4,3 persen. Pemerintah juga menargetkan pengurangan kesenjangan pendapatan yang ditunjukkan gini ratio 0,36-037.
Pertumbuhan ekonomi direncanakan 6 persen. Sementara penurunan emisi gas kaca menjadi 27,3 persen menuju target 25 persen pada 2030 sesuai dengan Paris Aggrement. Suharso pun menambahkan, sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pembangunan.